GLOBALKEPRI.COM, BATAM– Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin memimpin Rapat Koordinasi Pengamanan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, di Kantor Walikota, Senin (30/09)
Dalam rapat tersebut, Jefridin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengelolaan dan pengamanan aset kendaraan bermotor milik Pemerintah Kota Batam, menjelang audit rinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dijadwalkan pada awal Oktober.
Jefridin mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih memperhatikan aset-aset kendaraan yang berada di bawah pengelolaan masing-masing.
Menurutnya, masih terdapat beberapa kendaraan dinas yang belum tercatat secara lengkap dalam daftar inventarisasi aset pemerintah.
"Kita baru saja selesai dengan entry meeting audit BPK beberapa waktu lalu. Namun, BPK akan kembali turun untuk melakukan pemeriksaan lebih rinci pada awal Oktober mendatang. Saya mengimbau kepada seluruh OPD untuk segera memeriksa kendaraan dinas yang belum tercatat atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, dan segera lakukan langkah penghapusan jika memang diperlukan," ujar Jefridin.
Lebih lanjut, Jefridin menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik kendaraan dinas, termasuk kendaraan yang dipinjam pakaikan oleh Pemko Batam. Ia menekankan bahwa meskipun kendaraan dipinjamkan, aset tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Batam.
"Saya melihat beberapa OPD sudah perhatian terhadap kendaraan dinas mereka. Ini adalah kebiasaan baik yang harus kita budayakan, yakni merawat dan menjaga kendaraan seperti merawat kendaraan pribadi," tegas Jefridin.
Dalam rangka pengamanan aset, Jefridin meminta agar kendaraan dinas disimpan di tempat yang aman, dilengkapi dengan alarm, serta dilakukan pengecekan dan inventarisasi secara berkala. Ia menegaskan bahwa audit yang akan datang bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan kesempatan untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada.
"Audit ini tidak perlu kita takuti. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi dan memperbaiki pengelolaan aset kita. Jangan sampai rekomendasi yang keluar nantinya justru membuat kita terseret ke dalam masalah kebijakan," tambahnya.
Rapat tersebut diakhiri dengan arahan agar seluruh OPD menyiapkan segala dokumen terkait aset kendaraan dinas sebelum BPK melakukan pemeriksaan rinci pada 3 Oktober mendatang.(advertorial)