GLOBALKEPRI.COM, BATAM – Dalam rangka mempererat koordinasi dan sinergi antarlembaga, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Wakapolda Kepri) Brigjen Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si., bersama jajaran Pejabat Utama Polda Kepri melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor Wilayah Hukum dan Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Kepri, Senin (21/7/2025).
Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Kepala Kanwil Hukum Kepri Edison Manik dan Kepala Kanwil Imigrasi Kepri, Ujo Sujoto, S.H., M.Si. Agenda ini tidak hanya bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga membahas berbagai isu strategis yang membutuhkan kolaborasi erat antarinstansi penegak hukum.
Dalam sambutannya, Wakapolda Kepri menyampaikan bahwa penguatan kerja sama lintas sektor sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan hukum dan sosial di wilayah kepulauan.
“Polda Kepri bersama seluruh jajaran Polres siap memperkuat sinergi dengan Kanwil Hukum dan Pemasyarakatan demi kelancaran tugas-tugas penegakan hukum di wilayah ini,” tegas Brigjen Anom.
Ia juga menyoroti isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai prioritas nasional yang harus ditangani secara terpadu. “TPPO menjadi atensi langsung Presiden RI dan dikendalikan oleh Menkopolhukam, di mana Kapolri bertindak sebagai Ketua Harian. Ini perlu dukungan semua pihak,” imbuhnya.
Kepala Kanwil Hukum Kepri, Edison Manik, menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas kunjungan Wakapolda Kepri beserta rombongan. Ia menyebut, sinergi yang dibangun selama ini akan terus ditingkatkan demi mendukung stabilitas hukum dan pelayanan publik di Kepri.
Senada dengan itu, Kepala Kanwil Imigrasi Kepri Ujo Sujoto menginformasikan bahwa pihaknya kini sedang fokus pada pengembangan sektor ketahanan pangan melalui program budidaya ubi kayu di Bintan, berkolaborasi dengan Dinas Pertanian. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan panen jagung oleh Polda Kepri yang dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap program nasional.
Kegiatan silaturahmi ini menjadi bentuk nyata koordinasi lintas lembaga dalam menciptakan ekosistem hukum dan keamanan yang kondusif serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Riau.