GLOBALKEPRI.COM, BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam memutuskan menunda pemberlakuan penyesuaian tarif layanan peti kemas di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar hingga 31 Agustus 2026. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari evaluasi komprehensif terhadap struktur biaya logistik guna menjaga iklim usaha dan meningkatkan daya saing Batam sebagai kawasan investasi.
Selain menunda penerapan tarif baru, BP Batam juga memastikan akan mengembalikan selisih pembayaran kepada pengguna jasa yang telah lebih dahulu membayar berdasarkan tarif yang telah disesuaikan.
Keputusan tersebut merupakan hasil dialog bersama asosiasi pelaku usaha, operator terminal, perusahaan logistik, pengguna jasa, dan sejumlah pemangku kepentingan yang berlangsung di Conference Hall IT Center BP Batam, Kamis (25/6/2026).
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menegaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha tanpa mengurangi kualitas pelayanan pelabuhan.
"Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat daya saing Batam di sektor logistik dan investasi," ujarnya.
Denny menjelaskan, BP Batam selama ini terus melakukan transformasi di TPK Batu Ampar melalui modernisasi fasilitas, peningkatan produktivitas bongkar muat, serta perluasan jaringan pelayaran internasional.
Hasilnya, pada periode Januari hingga Mei 2026, arus peti kemas di TPK Batu Ampar mencapai 222.131 TEUs atau tumbuh 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, produktivitas bongkar muat juga meningkat hingga mencapai 40 boks per jam.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil pembahasan bersama para pelaku usaha, tarif pelayanan TPK Batu Ampar hanya menyumbang sekitar 18 persen dari total biaya logistik untuk rute Batam–Singapura. Sementara sekitar 82 persen biaya lainnya berasal dari komponen feeder dan transshipment.
Karena itu, BP Batam akan melanjutkan pembahasan bersama para pelaku logistik guna mengkaji secara menyeluruh hubungan antara standar pelayanan, investasi infrastruktur, produktivitas operasional, dan struktur biaya logistik sebelum menetapkan kebijakan lebih lanjut.
Melalui evaluasi tersebut, BP Batam berharap dapat menghadirkan sistem pelayanan pelabuhan yang lebih modern, efisien, dan kompetitif sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor serta mendukung pertumbuhan ekonomi Batam.
"Seluruh kebijakan akan kami rumuskan secara transparan, berbasis data, dan melalui dialog yang konstruktif bersama para pelaku usaha agar tercipta keseimbangan antara peningkatan layanan dan efisiensi biaya logistik," tutup Denny.