GLOBALKEPRI.COM, ANAMBAS – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna membahas kondisi kemampuan keuangan daerah serta strategi pemenuhan belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN). Pertemuan berlangsung di Direktorat Keuangan Daerah, Kemendagri, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Rombongan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diterima langsung oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda), Simon Saimima, S.STP., M.Si.
Audiensi tersebut merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan kapasitas fiskal daerah. Salah satu isu utama yang dibahas adalah kebutuhan belanja pegawai ASN yang menjadi komponen terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Anambas memaparkan kondisi riil keuangan daerah, termasuk keterbatasan ruang fiskal yang dimiliki. Berbagai alternatif solusi dan masukan juga dibahas agar pengelolaan keuangan daerah tetap sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Aneng berharap hasil audiensi ini dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kewajiban memenuhi belanja pegawai. Dengan demikian, roda pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat terus berjalan secara optimal.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Aneng didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispuspida), serta Kepala Subbidang Anggaran.
Pertemuan berlangsung dalam suasana yang konstruktif dan penuh semangat kolaborasi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap sinergi dengan Kemendagri dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus terjaga.