Wagub Kepri Enggan Komentari Isu Kerekatan dengan Gubernur

Wagub Kepri Enggan Komentari Isu Kerekatan dengan Gubernur
Wakil Gubernur Kepri, Hj Marlin Agustina Rudi saat menghadiri Deklarasi Anti Vandalisme dan Kampanye 24 Hari Penuh Kasih Sayang di SMA Yos Sudarso Batam, Jumat (25/11/2022).

GLOBALKEPRI.COM. BATAM -  Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Hj Marlin Agustina, enggan berkomentar banyak terkait isu keretakan hubungannya dengan Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, seperti banyaknya pemberitaan yang beredar terkait hal itu.

"Saya yang rasakan, saya juga yang mengahadapi, cukup saya aja sama Allah yang tahu, kalau mau klarifikasi tanya saja ke Pak Ansar," ujar Marlin Agustina, saat ditemui di SMA Yos Sudarso Batam, Jumat (25/11/2022).

Marlin menyebutkan, baginya tidak perlu terus-menerus menghidupkan masa lalu. Sebab, masa lalu itu sudah terlewati, masa lalu hanya untuk dikenang dan bisa menjadi bahan pembelajaran, seperti apa langkah ke depannya.

"Kita jangan mencemaskan masa depan. Karena kita tidak tau apa yang akan terjadi pada masa depan nanti, kalau saat ini kita berbuat baik, insyaallah masa depan kita akan baik," sebutnya.

Disinggung terkait dirinya tidak masuk kantor hingga beberapa bulan terakhir, Wagub Marlin juga enggan berkomentar tentang hal itu. Baginya hingga saat ini, dirinya masih melakukan tugas sebagai seorang Wakil Gubernur Provinsi Kepri.

"Kalau itu, tanya aja ke Pak Ansar, saya kan sudah ada tugas, jadi saya kerjakan sesuai kemampuan saya," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Ansar pernah meminta, agar Marlin Agustina Rudi dapat memenuhi tugasnya sebagai Wakil Gubernur Kepri. Salah satu kewajiban yang dimaksud, adalah kehadiran fisik seorang Wakil Gubernur di Kantor Pemerintahan Provinsi Kepri.

"Ibu Wagub jarang ke kantor. Kalau tidak salah sudah 1,3 tahun. Laporan ke saya, beliau hanya berkampanye-kampanye begitu. Kalau beliau menggunakan fasilitas pemerintah, kewajibannya tolong dipenuhi jangan haknya aja," pinta Gubernur Ansar.

Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, Gubernur Ansar menyebutkan, salah satu fungsi utama dari Wakil Gubernur adalah evaluasi, pengawasan, dan salah satu poin penting mengenai pembentukan tim yang bertugas untuk pengentasan kemiskinan di daerah.

"Seharusnya Wagub Marlin bisa lebih aktif karena, OPD kita ini perlu evaluasi. Salah satu poin penting lain adalah tim untuk pengentasan kemiskinan," paparnya.

Isu ketidakharmonisan antar kedua pimpinan daerah ini, juga dianggap akan membawa dampak pada pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dari Pemerintah Pusat.

Walau dalam fase ketidakharmonisan ini, Gubernur Ansar juga mengakui telah melakukan beberapa pendekatan kepada Kementerian guna menambah anggaran bagi pembangunan di Kepulauan Riau.

Pertama, bantuan APBN Pulau Penyengat senilai Rp 15 miliar, kedua, bantuan DAK dari Kementerian Kesehatan senilai Rp 107 miliar, ketiga, bantuan dari Kementerian Perhubungan senilai Rp 38 miliar, bantuan dari kementerian PU senilai Rp 120 miliar dan masih banyak lagi. "Namun memang saya melakukan pembahasan tentang ini hanya melalui sambungan telepon dengan beliau. Belum membahas langsung di Gedung Daerah, karena beliau juga belum ada ke kantor," ungkap Gubernur Ansar di salah satu cafe di kawasan Batam Center, Sabtu (12/11/2022) lalu.

#Kepri

Index

Berita Lainnya

Index