Pembahasan APBD Anambas 2026 Dimulai, Bupati Aneng Paparkan Nota Keuangan di Paripurna DPRD

GLOBALKEPRI.COM, ANAMBAS – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas resmi memasuki tahap awal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Hal ini ditandai dengan penyampaian Nota Keuangan oleh Bupati Aneng dalam Rapat Paripurna DPRD pada Senin (17/11/2025).

Dalam penyampaiannya, Bupati Aneng menuturkan bahwa penyusunan APBD 2026 dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Ia menyebutkan bahwa APBD tahun mendatang diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan publik sekaligus mendorong sektor-sektor prioritas seperti pariwisata, perikanan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Disusun Sesuai Regulasi dan Selaras dengan RKPD 2026

Bupati Aneng menjelaskan bahwa penyusunan APBD mengacu pada UU 23/2014, PP 12/2019, dan Permendagri 14/2025. Penyelarasan juga telah dilakukan dengan RKPD 2026 serta KUA-PPAS yang sudah disepakati bersama DPRD.

“APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen penting untuk percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.

Pendapatan Daerah Diperkirakan Rp920,8 Miliar

Dalam draft Rancangan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp920,8 miliar.

Rinciannya sebagai berikut:

PAD diproyeksi Rp53,31 miliar (naik 1 persen), didorong oleh peningkatan pajak hotel.

Pendapatan transfer sebesar Rp867,33 miliar (naik 6 persen).

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap di angka Rp156,8 juta.

Meski beberapa pos mengalami peningkatan, transfer keuangan dari pusat tercatat menurun sebesar Rp79,14 miliar atau 12 persen, terutama pada Dana Bagi Hasil.

“Tentu ini berdampak pada fiskal daerah, tetapi langkah efisiensi dan optimalisasi anggaran akan terus dilakukan,” tegas Aneng.

Belanja Daerah 2026 Direncanakan Rp966,34 Miliar

Sisi belanja dalam RAPBD 2026 mencapai Rp966,34 miliar, dengan komposisi terbesar pada belanja operasi.

Detail belanja operasi:

Belanja pegawai: Rp545,54 miliar (naik 18 persen)

Belanja barang dan jasa: Rp192,67 miliar

Belanja hibah: Rp4,9 miliar (naik 44 persen)

Belanja bansos: Rp3,87 miliar (naik 327 persen)

Untuk belanja modal, pemerintah mengalokasikan Rp98,78 miliar atau meningkat 46 persen. Anggaran tersebut terdiri dari:

Infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi: Rp54,66 miliar

Belanja gedung dan bangunan: Rp28,58 miliar

Pengadaan peralatan dan mesin: Rp13,95 miliar

Sedangkan belanja tidak terduga hanya dialokasikan Rp1,19 miliar, turun signifikan sebesar 86 persen. Belanja transfer mencapai Rp119,37 miliar, termasuk dana desa yang naik menjadi Rp116,31 miliar.

APBD 2026 Diharapkan Lebih Pro-Rakyat

Mengakhiri penyampaiannya, Bupati Aneng menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama dalam rangkaian penyusunan APBD.

Ia kembali menekankan pentingnya menghadirkan APBD yang efisien, efektif, dan tepat sasaran.

“APBD 2026 harus pro-rakyat, mendorong pemerataan pembangunan, dan memastikan pelayanan dasar masyarakat terpenuhi,” tutup Bupati.