Demo Tolak Kenaikan BBM, Buruh Desak Pemko Batam Sediakan Bus Karyawan

GLOBALKEPRI.COM, BATAM - Aksi demo buruh tolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) berlanjut di depan kantor Wali Kota Batam, Selasa (6/9/2022) siang.

Sejumlah perwakilan buruh diterima Kepala Dinas Tenagakerja (Disnaker) Kota Batam Rudi Sakyakirti dan Kepala Satpol-PP, Reza Khadafi.

Dalam pertemuan tersebut perwakilan buruh meminta Pemko Batam untuk menyediakan bus antar jemput bagi karyawan, hal ini bisa membantu meringankan beban pekerja imbas dari dari kenaikan BBM.

"Hal itu bisa membantu beban buruh. Di samping itu bantuan bus tersebut bisa meminimalisir laka kerja dan laka lantas," salah seorang perwakilan buruh, Suparman.

Senada, Panasunan Siregar juga mengungkapkan efek langsung dari kenaikan harga BBM adalah biaya hidup masyarakat akan semakin meningkat, dengan demikian daya beli semakin menurun. Belum lagi diperparah dengan tidak seimbangnya kenaikan BBM dengan kenaikan upah pekerja.

"Pembahasan upah masih ngambang. Kami minta Pemko Batam membuat struktur skala upah. Karena Pemko Batam tidak punya struktur itu. Ini sebuah indikator untuk menanggulangi permasalahan buruh dan kenaikan sembako," ujar Pasunan Siregar

Siregar melanjutkan, saat ini ada pembiaran disejumlah SPBU terkait pengisian BBM subsidi. Dimana ada indikasi BBM subsidi dimainkan oleh segelintir oknum untuk dikirim ke perusahaan. Sehingga subsidi tidak tepat sasaran.

"Kami harap Pemko Batam turut mengawasi hal tersebut, agar subsidi tepat sasaran, khususnya BBM subsidi jenis solar," pinta Siregar.

Menanggapi hal itu, Kadisnaker Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan, BLT tenaga kerja juga akan segera dikucurkan dari Kementerian Tenaga Kerja sebesar Rp 600 ribu, hal tersebut akan diverifikasi melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Mengenai kenaikan upah buruh itu kewenangannya ada di provinsi, di bagian pengawasan, kami sifatnya hanya rekomendasi," ujar Rudi Sakyakirti.

Terkait transportasi yang diminta, lanjut Rudi Sakyakirti mengatakan Pemko Batam akan segera membuat surat edaran. Dan akan meminta kepada perusahaan agar menambah uang transportasi kepada karyawan (tranportasi insentif).

"Surat tersebut berupa himbauan kepada perusahaan, bagi yang sudah memberikan insentif transportasi agar ditambah, segara akan kita kirim surat edaran tersebut," katanya.

Sementara itu, Kasatpol-PP kota Batam Reza Khadafi, menyampaikan, Pemko Batam sudah melakukan pendataan terkait dampak kenaikan BBM, mulai dari Disperindag yang akan turun mengawasi distributor, lalu Dinsos, terkait dampak sosial kepada masyarakat, pemberian BLT dan lainnya.

"Kami di Satpol-PP akan turut mengawasi terkait kenaikan harga BBM subsidi, dan kemungkinan disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar Reza

Reza menambahkan, untuk transportasi angkutan umum khusus trans Batam, pemerintah kota Batam tidak akan melakukan penyesuaian tarif hingga akhir tahun.
"Sebelumnya, pak wali juga sudah melakukan rapat dengan sejumlah Kadis, sebelum teman-teman buruh melakukan aksi. Hingga akhir tahun, bus trans Batam tidak akan ada kenaikan," pungkas Reza Khadafi.