Ma'ruf Ingatkan Kepala Daerah Jangan Kapitalisasi Gejolak UMK Demi Popularitas di Tahun Politik

Ma'ruf Ingatkan Kepala Daerah Jangan Kapitalisasi Gejolak UMK Demi Popularitas di Tahun Politik
Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk dan Ketua Kadin Kepri, Akhmad Ma'ruf Maulana.

GLOBALKEPRI.COM. BATAM - Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kepulauan Riau, Akhmad Ma'ruf Maulana, dengan tegas mengingatkan Kepala Daerah untuk tidak mengkapitalisasi gejolak kenaikan UMK sebagai ajang mencari popularitas di tahun politik.

Ma'ruf menyebutkan, dengan apa yang telah dilakukan oleh para buruh, mulai dari aksi demonstrasi ratusan hingga ribuan di Kantor Kepala Daerah, hal ini menjadi lirikan politik, dan merupakan momen mencari panggung bagi politikus, belum lagi perundingan-perundingan atau negosiasi lainya.

"Karena kepala daerah itu hanya regulator, bukan mereka yang bayar buruh. Buruh itu dibayar oleh pengusaha. Saya tegaskan, tulis besar-besar, mau itu Rudi, mau Amsakar ataupun Ansar, mereka semua jangan cari panggung dalam gejolak UMK," tegas Ma'ruf saat acara ramah tamah dengan Consulate General of Republic Singapure Bynes Liau, di Grand I Hotel Nagoya, Rabu (7/12/2022) malam.
Ia melanjutkan, para pengusaha tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan para teman-teman pekerja atau organisasi buruh, karena penyampaian pendapat dan usulan sudah diatur oleh undang-undang. Namun, semua pihak dan pemangku kepentingan juga harus melihat kemampuan pengusaha.

"Harus dilihat juga kemampuan membayar perusahaan, hal ini juga harus menjadi pertimbangan pemerintah, jangan sampai keputusan yang diambil itu membuat para pengusaha down," ujarnya.

Secara umum, kata Ma'ruf, pengusaha tidak mempermasalahkan kenaikan UMK bila itu sesuai aturan dan kondisi perekonomian. Namun, kompetensi para pekerja atau buruh juga harus lebih ditingkatkan.
"Maksud saya jangan sampai ada pihak-pihak yang memainkan ini, terlebih mau masuk tahun politik. Aturan pemerintah juga lucu, sudah ada PP 36, ada lagi muncul Permenaker, masa Peraturan Pemerintah (PP) kalah sama Permenaker," katanya.

Ma'ruf menambahkan, saat ini perekonomian baru mulai bangkit, para pengusaha seperti baru tertimpa tsunami, mulai dari pandemi Covid-19, kenaikan BBM, kenaikan pajak, belum lagi pengusaha bersiap menghadapi ancaman resesi global. Menurutnya, lambat laun banyak perusahaan yang akan gulung tikar bila ini tidak disikapi dengan baik.

"Solusinya, harus bicara dari hati ke hati dan duduk bersama mencari solusi. Jangan sampai gejolak kenaikan UMK tahun ini menjadi alat kepentingan politik tertentu. Sekali lagi saya tegaskan, UMK jangan dikapitalisasi, baik Rudi, Amsakar maupun Ansar Ahmad," pungkasnya.

#Kepri

Index

Berita Lainnya

Index