DPRD Batam Dukung Hadirnya Aplikasi Transportasi Online Nasional untuk Kemandirian Bangsa

GLOBALKEPRI.COM, BATAM,  – Anggota DPRD Kota Batam sekaligus Sekretaris Komisi I, Anwar Anas, mendukung penuh usulan Komunitas Andalan Driver Online (KOMANDO) yang mendorong pemerintah pusat menghadirkan aplikasi transportasi online nasional. 19 September 2025

Menurut Anwar, gagasan ini bukan hanya menyangkut kesejahteraan driver online, tetapi juga menjadi langkah strategis menuju kemandirian bangsa di era digital.

“Selama ini aplikasi transportasi online mayoritas dikelola swasta, bahkan investor asing. Fokusnya lebih ke keuntungan perusahaan, sementara kesejahteraan driver dan konsumen sering terabaikan. Jika pemerintah memiliki aplikasi nasional, maka keuntungan bisa kembali untuk rakyat melalui pembangunan infrastruktur, jaminan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945

Anwar menegaskan, kehadiran aplikasi transportasi nasional sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan bahwa cabang produksi penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

“Transportasi online sudah menjadi kebutuhan dasar. Negara tidak boleh hanya jadi penonton. Dengan aplikasi nasional, kita bisa membangun ekosistem transportasi daring yang lebih adil, transparan, dan berdaulat,” tambahnya.

Strategi Kemandirian Digital Indonesia

Lebih lanjut, Anwar menyebut kemandirian digital di sektor transportasi sebagai langkah strategis menghadapi persaingan global.

“Kemandirian digital berarti berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung pada korporasi swasta yang bisa sewaktu-waktu mengubah kebijakan. Ini langkah nyata menuju kedaulatan ekonomi digital Indonesia,” tegasnya.

Aspirasi Driver Online Dibawa ke Tingkat Nasional

Sebagai wakil rakyat di Batam, Anwar berkomitmen menyampaikan aspirasi KOMANDO melalui forum resmi DPRD Kota Batam hingga kementerian terkait di tingkat pusat.

“Saya siap menjadi jembatan antara aspirasi driver online dengan pengambil kebijakan nasional. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi harus ditindaklanjuti,” pungkasnya.