GLOBALKEPRI.COM, BATAM – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penanganan Permasalahan Konflik Lahan Guna Mendukung Investasi dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Lingkungan” di Asia Link Hotel, Batam, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., didampingi pejabat utama Polda Kepri serta para pemangku kepentingan lintas sektor. Turut hadir sekitar 60 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, akademisi, pengusaha, hingga perwakilan masyarakat.
FGD ini menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Kepala Kantor Wilayah BPN Kepri Nurus Sholichin, A.Ptnh., M.M, Kabid Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Provinsi Kepri Bherly Andia, S.Hut, serta Kasubdit Pengadaan Lahan BP Batam Noor Azizah.
Konflik Lahan Ganggu Iklim Investasi
Dalam laporannya, Dirintelkam Polda Kepri Kombes Pol. Agung Budi Leksono, S.I.K., S.H., M.Pd. menjelaskan bahwa konflik lahan masih menjadi persoalan krusial di wilayah Batam dan sekitarnya.
“Permasalahan lahan bukan hanya memicu gesekan sosial, tetapi juga dapat menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui forum ini, kita ingin menggali solusi yang adil dan konstruktif bagi semua pihak,” ujarnya.
Kapolda Kepri: Polri Bergerak dari Hulu
Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin dalam sambutannya menegaskan komitmen Polda Kepri untuk ikut serta sejak awal dalam proses penyelesaian konflik lahan, bukan hanya bertindak saat terjadi sengketa.
“Kami bergerak dari hulu, bukan hanya di hilir. Banyak konflik muncul karena tumpang tindih kepemilikan. Maka penting bagi semua pihak memahami status administrasi lahan sejak awal sebelum ada transaksi atau pengelolaan,” ungkapnya.
Kapolda juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, investor, dan masyarakat agar solusi yang dihasilkan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan menjaga kelestarian lingkungan.
BPN dan BP Batam Bahas Status Kampung Tua
Dalam sesi diskusi, para narasumber dari BPN Kepri, BP Batam, dan Dinas Kehutanan Kepri memaparkan data terkini serta kebijakan penyelesaian sengketa lahan. Sejumlah peserta, terutama perwakilan masyarakat, menyoroti isu kampung tua dan mekanisme alokasi lahan di Batam.
Menanggapi hal tersebut, pihak BP Batam menegaskan bahwa proses verifikasi kampung tua terus dilakukan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Sementara BPN Kepri menyatakan setiap kebijakan lahan harus melalui komunikasi dan kajian mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pihak manapun.
Polri Peduli terhadap Aspirasi Masyarakat
Dengan mengundang berbagai komunitas dan tokoh masyarakat, FGD ini menjadi bukti nyata bahwa Polri hadir dan peduli terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama dalam konteks pertanahan yang kerap menimbulkan konflik sosial.
Kegiatan ditutup dengan sesi ramah tamah dan foto bersama, menandai komitmen semua pihak untuk terus berkolaborasi menciptakan iklim investasi yang aman, adil, dan berkelanjutan di Kepulauan Riau.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
