GLOBALKEPRI.COM. Batam - Plt Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ismail, memaparkan cakupan TV terestrial berada di 112 wilayah siaran atau 341 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Sementara, 173 kabupaten/kota seluruh Indonesian yang belum mencakup TV analog atau di luar dari siaran terestrial.
"Untuk daerah-daerah 173 ini, mereka selama ini menonton siaran televisi menggunakan antena parabola. Sehingga mereka tidak menggunakan atau tidak menangkap siaran TV secara terestrial atau menggunakan antena biasa. Mereka hanya menggunakan parabola atau melalui TV berlangganan di daerahnya masing-masing," kata Ismail saat Webinar Sosialisasi Program Bantuan Set Top Box (STB) secara virtual, Jumat (17/6/2022) lalu.
Ismail mengatakan, cakupan dari pelaksanaan analog ini adalah 341 kabupaten/kota di 34 provinsi. Meskipun seluruh provinsi masuk, namun ada kabupaten/kota hanya sebagian yakni 173 kabupaten kota yang tidak menggunakan analog ke digital.
Untuk merencanakan pembagian set top box (STB), Kominfo mengacu pada pasal 85 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2021, di mana 6,7 juta alat bantu untuk rumah tangga miskin harus disediakan oleh penyelenggara multipleksing yakni LPP TVRI dan LPS dan dapat dibantu pemerintah dengan komitmen jumlah unit STB disalurkan.
Dari 6,7 STB yang disalurkan sesuai dengan DTKS, sebanyak 4,2 juta STB berasal dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sebagai penyelenggara multipleksing, di antaranya SCTV, Indosiar, Metro TV, RCTI, GTV, Trans TV, Trans7, RTV, TV One, ANTV, dan Nusantara TV. Sementara, pemerintah melalui anggaran Kementerian Kominfo telah menyiapkan 1 juta STB. Sedangkan, kekurangannya 1,5 juta STB masih dalam tahap pengusulan.
"Kami sudah mendapatkan komitmen sebesar 4,2 juta ini sudah di cover TV swasta. Sisanya akan disiapkan pemerintah dalam hal ini Kenminfo. Dan ini semua harus disalurkan ke 6,7 juta keluarga miskin di Indonesia," ujarnya.
Persoalan lainnya kata Ismail, daftar DTKS dari Kemensos ini berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo. Namun, sejumlah menteri meminta pihaknya untuk melakukan verfikasi kembali data aktual dan terkini dari Pemerintah Daerah (Pemda) khusus kabupaten/kota dan desa di Indonesia.
"Bagaimana data ini sebenarnya. Jangan sampai ada kesalahan, ada masyarakat yang tidak berhak tapi mendapat STB ini. Oleh karena itu berdasarkan saran bapak-bapak Dirjen, pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan desa, mohon bantuannya untuk melakukan verfikaso data kembali agar penerima STB tepat sasaran," tutupnya.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
