GLOBALKEPRI.COM. BINTAN - Kantor Staf Presiden (KSP) RI kunjungi PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE) selaku pengelola Kawasan Industri Bintan (KIB) di Lobam, Kamis (1/9/2022) membahas tentang kawasan industri halal (KIH).
General Menager (GM) PT BIIE, Aditya Laksamana melalui Kepala Admin dan Legal, Dian Azhari Syam menyampaikan bahwa kunjungan Staf Presiden, Kementerian Perindustrian Perdagangan, MUI Kepri, Sucofindo terkait dengan KIH yang ada di KIB Lobam. Dimana untuk Indonesia sendiri baru ada tiga, salah satunya di KIB Lobam dan dua lainnya ada di Pulau Jawa.
"Kita apresiasi kunjungan KSP dan pihak lainnya, sehingga dari pihak kawasan bisa menyampaikan beberapa kendala dalam mengembangkan dan menarik investasi untuk KIH," ujarnya.
Dijelaskan, yang menjadi kendala adalah masalah transportasi dan perizinan label halal, juga harapan pembangunan infrastruktur seperti bandara dan jembatan Batam-Bintan.
"Itu sudah disampaikan kepada pihak KSP. Dengan harapan agar nantinya, hal tersebut dapat mempermudah kegiatan kawasan. Termasuk kebutuhan gas ada di Bintan, pengelelolaan limbah B3 dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) domestik di sekitar KIB Lobam juga belum ada," harapnya.
Dari sisi lain, kata Dian, terkait promosi KIH juga hingga saat ini belum maksimal, artinya investor juga akan melihat dari sisi kelebihan dan kekurangan, atau membandingkan dengan kawasan lain terutama dengan yang ada di negara lain.
"Karena berbagai kemudahan, tentu akan menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk berinvestasi. Tanpa itu, jelas investor masih kurang meliriknya," imbuhnya.
Lebih jauh, Dian menyampaikan, ke depan pihaknya akan terus berkordinasi agar apa yang diharapkan bisa terlaksana sesuai dengan harapan sehingga KIH bisa semakin maju dan berkembang.
"Kalau pada saat ini, kita sudah tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Padahal dari sisi sumber daya alam dan sumber daya manusianya, kita lebih siap," imbuhnya.
Sementara itu, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepri, Khairudin Nasustion menyampaikan kehadiran KIH untuk menyelamatkan makanan untuk seluruh manusia.
"Untuk sertifikasi, perlu dicatat agar adanya keseragaman, karena hal tersebut salah satu kendala yang sensitif di daerah. Dimana barang dari luar sangat mudah masuk ke Indonesia, namun sebaliknya justru barang dari dalam negeri sulit keluar, salah satunya karena permasalahan sertifikat halal," terangnya.
Ditegaskan, MUI Kepri sedikitnya sudah menerbitkan sekitar 60 ketetapan halal, sebagian sertifikatnya belum keluar, bahkan sudah berbulan-bulan. Belum lagi berbicara terkait untuk mengeluarkan ketetapan, jelas MUI harus melakukan survei ke lapangan. Hal ini selalu terkendala masalah transportasi, mengingat jarak tempuh antar kota dan kabupaten memang jauh.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
