GLOBALKEPRI.COM. BINTAN - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepri, Khairudin Nasution berharap pengurusan sertifikat produk halal untuk perusahaan agar dipermudah.
Hal itu disampaikan kepada Deputi III Kantor Staff Kepresidenan RI, Panutan S Sulendra Kusuma dan Kepala Kantor Pusat Pemberdayaan Industri Halal Kementerian Perindustrian Junaidi Marki saat kunjungan kerja ke KIB Lobam, Kamis (1/9/2022).
"MUI Kepri sudah mengeluarkan 60 ketetapan halal, namun sertifikat halalnya hingga berbulan-bulan belum keluar. Kita berharap pengurusan sertifikat halal untuk indusstri diberikan kemudahan, demi kelangsungan dan percepatan berkembang industri atau perusahaan," ungkap Khairudin.
Menurutnya, pengurusan sertifikat halal saat ini malah semakin lambat, padahal sudah ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJHP).
"Padahal sertifikat tersebut erat hubungannya dengan masalah edarnya produk. Saat ini justru kita sudah tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan bahkan Thailand," tambah Khairudin.
Sementara, Dedi Nugraha bidang penyedia produk halal PT Bionesia Organic Foods (BOF) Kawasan Industri Halal (KIH) di KIB Lobam menyampaikan bahwa mereka merupakan perusahaan pengelolaan kelapa secara terpadu di Lobam. Termasuk juga memperomosikan perkebunan kelapa organik dan berkomitmen melayani kebutuhan dunia dengan prodak halal.
"BOF sudah memiliki berbagai sertfikasi halal, baik dari dalam dan luar negeri, hal itu terkait izin edar. Namun masih ada yang belum keluar sertifikat halal dan baru mendapatkan ketetapan halal," ungkapnya.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
