GLOBALKEPRI.COM. JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyiapkan sejumlah strategi dalam menghadapi gejolak perekonomian global pada 2023 mendatang. Salah satu penyebab dari gejolak perekonomian tersebut adalah perang Rusia dan Ukraina yang belum berakhir hingga pengetatan moneter oleh banyak negara.
Hal ini diungkapkan Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022 yang digelar secara hybrid dan dihadiri Presiden RI, Joko Widodo dan sederet Menteri serta Bankir dan pelaku dunia usaha lainnya. Untuk BI Provinsi Kepri sendiri digelar di Ballroom Hotel Radisson Sukajadi, Batam, Rabu (30/11/2022).
Gubernur BI Perry Warjiyo, menyampaikan Indonesia telah berhasil bertahan dan bangkit secara ekonomi pascapandemi Covid-19 yang melanda selama 30 bulan lamanya.
Untuk langkah ke depan dalam menghadapi masalah lain terkait ekonomi global, Perry mengungkapkan sejumlah strategi yang akan ditempuh untuk menghadapi berlanjutnya gejolak perekonomian global hingga 2023.
Beberapa kebijakan inti atau strategis yang akan diambil oleh BI, di antaranya menggunakan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas, serta melanjutkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan pasar keuangan, hingga ekonomi dan keuangan yang inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Dalam menjaga kestabilan moneter, kami banyak sekali beri insentif, baik dalam hal makroprudensial, pasar keuangan, sistem pembayaran, maupun UMKM dan ekonomi keuangan syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Perry Warjiyo.
Demi memperkuat kebijakan moneter ini, pada 2023 BI akan memperkuat kerangka kerja atau framework dan respons bauran kebijakan supaya kebijakan yang dihasilkan ke depannya bisa lebih mendetail dan sesuai dengan simulasi yang dibuat.
Adapun untuk arah kebijakan kedua, yang berkaitan dengan peningkatan kapabilitas BI sebagai bank sentral digital diantaranya dengan meningkatkan kapabilitas BI untuk merealisasikan penerbitan rupiah digital. Hal ini seiring dengan melanjutkan digitalisasi sistem pembayaran yang seluruhnya sesuai dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia.
Kemudian, arah kebijakan ketiga pada 2023 menurutnya akan diterapkannya digital business process reengineering. Ini berkaitan dengan penguatan tata kelola pengukuran yang efektif, efisien, dan mengutamakan manajemen risiko.
Terakhir, arah kebijakan BI tahun depan akan difokuskan juga untuk mempersiapkan pemindahan BI ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Perry, kebijakan persiapan untuk pindah ke IKN harus disiapkan sejak 2023 karena BI merupakan salah satu lembaga yang pertama dipindahkan ke sana.
"Dan kami juga akan koordinasi dengan pemerintah selaras dengan tahapan pemindahan sesuai roadmap baik mengenai aspek hukum, organisasi proses, kerja sama antar sumber daya manusia maupun penyediaan sarana dan prasarana," papar Perry Warjiyo.
Selain itu, Perry Warjiyo melanjutkan, persoalan lain adalah perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) yang masih berlanjut. Perekonomian China yang melambat juga menjadi kekhawatiran banyak negara di dunia.
"China kembali memanas, lockdown 6 bulan lagi harga energi dan pangan masih tinggi," terang Perry.
Maka dari itu, semua pihak harus bersiap menghadapi situasi stagflasi di dunia, bahkan resflasi. "Risiko stagflasi dan bahkan resflasi menjadi risiko global," pungkas Perry Warjiyo.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
