GLOBALKEPRI.COM, BATAM - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau, Marlin Agustina Rudi, menegaskan pentingnya peran pengawasan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Marlin, pengawasan yang efektif memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dimanfaatkan dengan produktif serta tepat sasaran.
“Kita harus memastikan program yang kita jalankan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Fokus utama kita adalah pada hasil akhir (outcome), yaitu dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga pembangunan yang kita lakukan semakin berkualitas dari waktu ke waktu,” ujar Marlin saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Kota Batam, Senin (7/10).
Rakornas tersebut bertema “Pengawasan Berdampak Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Daerah” dan juga mencakup Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Tahun 2024.
Marlin, yang juga dikenal sebagai istri dari Wali Kota Batam Muhammad Rudi, menambahkan bahwa tantangan pembangunan di Indonesia memerlukan kolaborasi yang solid antara semua pihak, terutama dalam hal pengawasan birokrasi. Pengawasan tersebut, lanjutnya, menjadi kunci dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
“Koordinasi dan sinergi antara aparat pengawas sangat penting. Pengawasan tidak bisa dilakukan secara sendiri tanpa dukungan para stakeholder. Dalam rapat ini, kita tidak hanya bertemu secara fisik, tetapi yang terpenting adalah adanya integrasi dan optimalisasi seluruh sumber daya pengawasan untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah,” jelasnya.
Marlin juga menyoroti pentingnya kerja sama dan komunikasi dalam perencanaan serta evaluasi program-program pemerintah. Rakornas ini, katanya, juga difokuskan pada pemutakhiran TLHP, yang seharusnya ditempatkan setara dengan proses pengawasan lainnya. Pemutakhiran ini sangat diperlukan untuk menjaga citra dan integritas pemerintah, serta menghindari potensi sanksi disiplin maupun hukum.
“Pemutakhiran data TLHP APIP adalah langkah penting untuk memastikan hasil pengawasan bisa dioptimalkan. Jika tindak lanjut tidak dijalankan secara tepat waktu, hasil pengawasan tidak akan memberikan manfaat yang signifikan,” tambah Marlin.
Rakornas ini dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Haryanto, yang mewakili Mendagri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Mendagri menekankan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan tulang punggung pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
