GLOBALKEPRI.COM, BATAM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Riau menerima piagam penghargaan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri atas kontribusinya dalam mendukung pengawasan Pemilu dan Pilkada 2025. Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Koordinasi Kelembagaan Penguatan Pengawasan Pemilu dan Pilkada 2025 yang digelar di Hotel Pacific Palace, Batam, Selasa (2/12/2025).
Piagam diserahkan usai pemaparan materi oleh Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, yang hadir sebagai narasumber. Dalam kesempatan tersebut, Saibansah menekankan pentingnya profesionalisme jurnalis serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik guna menghadirkan pemberitaan pemilu yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pers memiliki peran strategis sebagai pilar keempat demokrasi yang berfungsi menjaga ruang publik tetap sehat, sekaligus mencegah berkembangnya disinformasi selama tahapan pemilu.
“Pers memegang peran vital dalam menjaga iklim demokrasi agar tetap berjalan dalam koridor yang benar,” ujar Saibansah.
Selain PWI Kepri, Bawaslu Kepri juga menghadirkan akademisi dan pegiat kepemiluan Dr. Rudi Rohi. Wakil Dekan II FISIP Universitas Nusa Cendana (UNDANA) itu menyoroti urgensi penguatan kelembagaan pengawasan pemilu. Ia bahkan mengusulkan agar Bawaslu ditingkatkan statusnya menjadi komisi setara Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Saya mengusulkan agar Bawaslu tidak lagi sekadar berbentuk badan, melainkan menjadi komisi seperti KPU. Sebab, Bawaslu berperan menentukan dua dari tiga pilar demokrasi di Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra, mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam rakor tersebut. Ia menilai kolaborasi lintas sektor merupakan modal penting dalam memperkuat pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pilkada 2025.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta. Sinergi ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pemilu yang transparan dan akuntabel,” ujar Zulhadril.
Rakor diikuti oleh beragam elemen, mulai dari organisasi masyarakat, lembaga adat, komunitas jurnalis, organisasi kepemudaan, hingga mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Batam, dengan masing-masing institusi mengirimkan dua perwakilan.
Peserta berasal dari Komunitas Pengawas Partisipatif (KPP) Batam, Universitas Internasional Batam, Universitas Riau Kepulauan, Universitas Putra Batam, Politeknik Negeri Batam, Universitas Ibnu Sina, Universitas Universal, serta unsur organisasi kemasyarakatan seperti PWNU, PWM, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, ICMI Kepri, FKUB, BKOW, PPDI, PERPAT, dan PSMTI.
Tak hanya itu, berbagai organisasi kemahasiswaan juga turut ambil bagian, di antaranya GMNI, HMI, PMII, GMKI, GAMKI, IMM, KAMMI, dan PMKRI, menegaskan komitmen bersama dalam mengawal demokrasi yang jujur dan adil di Kepulauan Riau.

