GLOBALKEPRI.COM. Batam - Kepala UTP BP2MI Kepri, Mangiring Sinaga berharap agar masing-masing Pemerintah Daerah memperketat pengawaan terhadap masyarakatnya yang akan menjadi CPMI.
Hal ini disampaikan, mengingat wilayah Kepri menjadi salah satu pintu keluar para CPMI ilegal menuju Malaysia. Khusunya di Batam, para CPMI ilegal itu bisa memanfaatkan jalur pelabuhan tikus dan jalur pelabuhan resmi.
Di samping sudah ada tekong-tekong yang menjadikan CPMI ilegal sebagai ladang bisnis, tentunya UPT BP2M Kepri mengalami keterbatasan dalam melakukan pengawasan, baik dari sisi anggaran maupun jumlah personel.
Kendati demikian, UPT BP2MI Kepri masih terus berupaya memutus mata rantai pengiriman CPMI ilegal ke luar negeri, dengan berbagai langkah preventif. "Untuk pencegahan di pintu keluar CPMI non prosedural, seperti daerah pantai atau yang sering disebut pelabuhan tikus, itu kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Kepri, kemudian koordinasi juga kita lakukan bersama pihak Bakamla," ujar Mangiring Sinaga, Selasa (5/7/2022).
Mangiring menjelaskan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal CPMI juga menjadi perhatian khusus. Bahkan, pihaknya secara resmi telah berkirim surat ke Pemda NTB, khususnya.
"CPMI ini mayoritas dari Lombok sana, kami berkirim surat secara resmi ke sana, agar lebih intensif memantau warganya yang akan berangkat menjadi PMI ke Malaysia, hal itu merupakan salah satu tindakan preventif," jelas Mangiring Sinaga.
Mengenai keterbatasan kewenangan dan anggaran, sambung Mangiring, pihak BP2MI Kepri tetap melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai SOP. "Kalau penambahan personel di lapangan belum kami lakukan, karena itu ranah pusat, akan tetapi profesional kerja tetap kita utamakan," tutup Mangiring Sinaga.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
