Jokowi Lantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI

GLOBALKEPRI.COM. JAKARTA -  Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik dan mengambil sumpah jabatan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Senin (19/12/2022), di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 91/TNI Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan di Jakarta tanggal 19 Desember 2022.

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," kata Yudo mengucapkan penggalan sumpah jabatan yang didiktekan oleh Presiden.

Yudo juga berjanji akan menjalankan tugas serta menjunjung tinggi etika jabatan sebagai panglima TNI.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit," kata Yudo.

Prosesi selanjutnya adalah penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan serta penyerahan tongkat komando panglima TNI kepada Yudo Margono.

Sementara itu, Dengan pelantikan ini, Jenderal Andika Perkasa resmi diberhentikan dengan hormat. Pemberhentian Andika dilakukan bersamaan dengan pelantikan Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2022).

Pemberhentian Andika berdasarkan Keppres No 91/TNI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

"Memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa dari jabatannya sebagai Panglima TNI disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut," tutur Sekretaris Militer Laksda TNI Hersan membacakan keppres tersebut.

Masalah Papua

Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo menilai pendekatan humanis yang akan dilakukan oleh Panglima TNI baru Yudo Margono dalam menangani masalah di Papua merupakan langkah yang baik. Begitu juga dengan pengurangan prajurit TNI di Papua.

"Saya kira baik pendekatan humanis baik, pengurangan prajurit TNI di Papua itu baik," ujar Jokowi.

Kendati demikian, ia menegaskan penanganan konflik dan keamanan di Papua harus dilakukan secara tegas. Sebab, menurut Jokowi, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) akan terus menerus melakukan tindakan kekerasan. Sehingga konflik di Papua pun dinilai tak akan selesai jika tidak ditangani secara tegas.

"Tetapi harus tegas. Di sana KKB selalu berbuat seperti itu, ya tidak akan selesai-selesai masalahnya," kata dia.

Menanggapi hal ini, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan akan melakukan evaluasi terkait pengurangan pasukan militer di Papua dalam menangani konflik dan menjaga keamanan. Setelah itu, hasil evaluasi itu akan dilaporkannya kepada Presiden Joko Widodo.

"Ya nanti tentunya akan kita evaluasi dulu, baru nanti saya laporkan ke Bapak Presiden situasi yang ada," jar Yudo.

Yudo mengatakan akan mengunjungi Papua terlebih dahulu bersama Kepala Staf Angkatan untuk melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Selain itu, ia juga akan meminta masukan dari para prajurit di lapangan dan juga pemerintah daerah, termasuk tokoh masyarakat.

"Nanti saya kan kesempatan pertama akan datang ke sana bersama Kepala Staf Angkatan untuk melihat secara nyata apa sih sebenernya yang terjadi di sana, masukan-masukan juga dari para prajurit di lapangan juga dari pemerintah daerah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, apa yang harusnya kita (lakukan)," jelasnya.

Langkah-langkah selanjutnya untuk menangani konflik di Papua pun akan diputuskannya setelah evaluasi dilakukan. "Tentunya kan perlu pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana, jadi nggak harus belum-belum sudah diputuskan, nanti saya mutuskan, memutuskannya setelah saya cek dulu, baru nanti saya laporkan Pak Presiden," ujar Yudo.

Lebih lanjut, Yudo menyampaikan, operasi penanganan konflik di Papua yang ditonjolkan saat ini yakni operasi territorial, bukan operasi militer. Kendati demikian ia menegaskan, aparat militer akan tetap tegas dalam menangani konflik sesuai aturan hukum.

"Sekarang ini kan operasinya lebih ditonjolkan operasi teritorial, mungkin bukan operasi militer, itu yang perlu digarisbawahi, tentunya tetap tegas kan sesuai hukum yang ada," kata dia.

Turut hadir dalam pelantikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.