GLOBALKEPRI.COM, BATAM- Kejaksaan Negeri atau Kejari Batam menetapkan empat (4) orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa konstruksi renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan anggaran tahun 2021-2022.
Sekira pukul 20:51 WIB, Senin (15/7/2024), 4 tersangka mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda turun dari lantai 2 Kejari Batam. Mereka digiring ke mobil tahanan Kejari Batam untuk menuju Rutan Barelang.
"Pada hari ini, kami menetapkan 4 orang tersangka yaitu saudari A, saudari JXR, saudara BSE, dan saudara BW," ujar Kepala Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi, saat ditemui di Halaman Kejari Batam, Senin malam.
Ia menjelaskan kasus ini bermula dari pengadaan gedung BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada tahun 2019 yang berada di Cemara Asri, Blok BB 1, no 30, 31, 32, 32A, 32B.
Pada tahun 2020, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengadaan dengan metode penunjukan langsung berupa mencari penyedia konsultan perencanaan.
"Kemudian pada saat dilakukan pengerjaan jasa konsultan ini ternyata hasilnya tidak sesuai," paparnya.
Sehingga, proyek pembangunan gedung tidak dapat dilanjutkan karena gedung tidak layak bangun.
Kasna menyebutkan, akibat kasus ini kerugian negara yang dialami mencapai Rp709 juta.
"Modusnya pada saat melakukan penunjukkan atau melakukan pemilihan penunjukkan penyedia melalui PL, walaupun tidak memenuhi syarat tetapi tetap diloloskan," katanya.
Dari empat tersangka tersebut, dua merupakan pihak jasa konsultan dan dua dari BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan yang terlibat adalah PT GTD.
"Para tersangka dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999, sebagaiamana yang telah diubah dengan pasal UU no 20 tahun 2021, tentang tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara," tambahnya.
Kasus ini masih dalam tahap awal penyidikan. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain yang masih akan didalami lebih lanjut.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
