GLOBALKEPRI.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Merdeka Institute, Mulia Siregar, menegaskan pentingnya memilih Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2025–2030 yang memiliki rekam jejak bersih, berintegritas, dan patuh terhadap Kode Etik Jurnalistik.
Menurut Mulia, sosok Ketua Umum PWI menjadi panutan bagi ribuan jurnalis anggota PWI di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kandidat yang diusung harus memiliki karier cemerlang, bebas dari masalah hukum, serta konsisten menjaga marwah profesi wartawan.
“Track record bisa dilihat dari perjalanan kariernya, kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik, dan perilaku sosialnya. Pemegang Kartu Biru PWI wajib menjadi teladan,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Mulia mengaku prihatin dengan konflik internal yang memicu dualisme kepemimpinan di PWI Pusat, terlebih karena permasalahan tersebut berkaitan dengan uang—hal yang semestinya tabu di dunia jurnalistik.
Ia menekankan, pelaksanaan Kongres Persatuan PWI pada 29–30 Agustus 2025 di Karawang, Jawa Barat, harus berlangsung bersih, transparan, dan bebas dari praktik transaksional maupun politik uang.
“Bagaimana bisa menjadi teladan jika proses pemilihan justru diwarnai politik uang dan jual beli suara?” tegasnya.
Saat ini, tujuh nama kandidat Ketua Umum PWI periode 2025–2030 mulai mencuat di media, yakni:
- Hendry Ch Bangun – Ketum PWI hasil Kongres Bandung.
- Zulmansyah Sekedang – Ketum PWI hasil KLB Jakarta.
- Atal S. Depari – Ketum PWI Pusat 2018–2023.
- Teguh Santosa – Ketua Bidang Luar Negeri PWI 2013–2018 dan anggota Dewan Kehormatan 2018–2020.
- Akhmad Munir – Anggota Dewan Kehormatan PWI kubu Zulmansyah.
- Johnny Hardjojo – Ketua Dewan Penasihat PWI Jaya.
- Rusdy Nurdiansyah – Ketua PWI Kota Depok.
Merdeka Institute berharap para pemilik suara dapat memilih pemimpin yang menjaga integritas PWI sebagai organisasi profesi wartawan, demi memperkuat peran pers yang bebas, beretika, dan berwibawa.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
