GLOBALKEPRI.COM. TANJUNGPINANG - Deputi I Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Dr. Raditya Jati menggelar rapat Evaluasi Hasil Monitoring PMK bersama Pemprov Kepri di ruang Rapat Utama, Lt.4, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Jumat (7/10/2022). Hadir dalam acara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara
Sekdaprov Adi mengatakan Deputi I BNPB RI melakukan monitoring dan evaluasi, situasi dan kondisi dari wabah PMK yang ada di Provinsi Kepri. Untuk itu, sampaikan kendala-kendala yang ada agar mendapatkan jalan keluar yang terbaik.
"Hasil laporan tersebut menyebutkan bahwa situasi dan kondisi di Provinsi Kepulauan Riau tidak lagi memiliki kasus temuan wabah PMK terhadap hewan ternak sejak tanggal 11 Juli 2022 lalu," katanya.
Meskipun tidak lagi ditemukan kasus PMK pada hewan ternak. Proses vaksinasi terhadap hewan ternak yang berada dengan pintu gerbang masuknya hewan ternak ke Kepri masih terus diberlakukan.
Berdasarkan laporan perwakilan Satgas penanganan PMK dari kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau, kendala yang dihadapi peternak hewan saat ini ialah kurangnya jumlah kuota hewan ternak yang dapat mereka miliki.
"Kurangnya kuantitas hewan ternak di Kepri tersebut didasari oleh Surat Satgas No. 440/1735/DKP2KH-SET/2022 tentang pengendalian dan pengawasan PMK di Wilayah Kepri terhadap Kebijakan Daerah dengan Menutup Sementara Pemasukkan Ternak Beresiko PMK. Serta SE Satgas PMK No.6 tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK Berbasis Kewilayahan," jelasnya.
Atas dasar tersebut, Provinsi Kepri belum mendapatkan akses masuk hewan ternak dari luar daerah sebagai upaya pencegahan tersebarnya wabah PMK di Provinsi Kepri.
Namun Pemprov Kepri akan segera melakukan rapat koordinasi terkait bagaimana teknis dan langkah-langkah pemenuhan kuantitas hewan ternak di Provinsi Kepri.
"Kita akan upayakan lalulintas hewan ternak di Kepri dapat akses masuk kembali. Kami akan segera melakukan rapat bersama stakeholder terkait, tentang bagaimana teknis dan cara agar hewan ternak yang bebas PMK itu dapat masuk. Tentunya, ini harus terorganisir secara masif dahulu," ucapnya.
Sementara itu, POV Provinsi Kepulauan Riau drh. Honismandri memaparkan bahwa geografis dan demografis Provinsi Kepri yang terdiri dari banyak pulau menjadikan penyebaran PMK di Kepri tidak dapat meluas secara signifikan.
"Ini adalah keistimewaan dari Provinsi Kepri, karena dipisahkan oleh lautan, pulau-pulau yang tersebar tidak tertular wabah PMK, karena tidak ada jalur masuk dan menjadikan daerah pulau tersebut terkategori zona hijau, sehingga hewan ternak yang ada disana tidak lagi dilakukan vaksinasi," ujarnya.
Honismandri juga menyebutkan banyak masyarakat yang berprofesi sebagai Peternak di Provinsi Kepulauan Riau meminta kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya agar dibuka akses masuknya hewan ternak yang bebas PMK ke Provinsi Kepri.
"Banyak Peternak yang menjerit, meminta tolong agar Pemprov Kepri dapat melakukan kebijakan, untuk membuka akses masuk hewan ternak dari daerah yang terbebas dari wabah PMK, karena saat ini kita ketahui kuantitas dari hewan ternak yang ada di Kepri sangat sedikit jumlahnya dari pada tahun 2021 sebelum wabah PMK menyebar," bebernya.
Terakhir, Deputi I Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI Raditya Jati mengapresiasi seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan wabah PMK di Kepri yang terus berkomitmen menekan penyebaran PMK pada hewan ternak.
"Saya sangat mengapresiasi kinerja satgas penanganan PMK dan seluruh pihak-pihak yang terkait yang berhasil menekan penyebaran wabah ini secara baik, saya harap kedepannya Provinsi Kepri dapat terus memastikan hewan ternak di Kepri dalam keadaan sehat dan pastinya aman dikonsumsi oleh masyarakat," tutupnya.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
