GLOBALKEPRI.COM.JAKARTA- Anggota Komisi III DPR RI F-PPP Arsul Sani bicara soal pernyataan Bupati Kepulauan Meranti, M Adil yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan. Arsul Sani mengatakan pernyataan itu sulit dipahami karena diucapkan seorang kepala daerah.
"Saya mau menyampaikan demikian, kalau itu yang menyampaikan masyarakat, warga, kita bisa memaklumi, tetapi kalau menyampaikan kepala daerah kita agak sulit memahami, itu, kenapa memahami? Karena kepala daerah itu punya saluran-saluran resmi, mulai dari DPRD, bisa ke Gubernur, ke Menteri Dalam Negeri itu saluran-salurannya ada," kata Arsul Sani usai acara MKD award di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022).
Arsul Sani menilai cara pejabat daerah menyampaikan tuntutan atau ketidakpuasannya berbeda dengan para pengunjuk rasa. Dia menyebut Adil dapat mengupayakan ketidakpuasanya atas dana bagi hasil (DBH) melalui jalur resmi.
"Jadi saran saya kalau dia itu jadi pejabat publik, pejabat daerah harus bisa membedakan diri dengan seorang demonstran. Kalau demonstran, pengunjuk rasa, mau neriakin apa saja boleh, itu, tapi kalau dia pejabat publik, kayak kepala daerah gitu kan, ya tidak bisa kita hanya mengatakan demikian ya tanpa dia terlebih dahulu mengupayakan jalur-jalur resmi untuk mendapatkan haknya, yakni dana bagi hasil," ujarnya.
Arsul Sani menyebut Adil tak seharusnya marah hingga memaki untuk menyampaikan protesnya soal pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak di wilayahnya tersebut. Menurutnya, cara itu tidak efektif.
"Kalau dia dengan caranya begitu ya nanti kan malah saya kira tidak akan efektif untuk mendapatkan, jadi untuk mendapatkan itu bukan dengan cara marah-marah dan kemudian maki-maki katakanlah ya pejabat lainnya termasuk yang ada di pusat, ya gunakan saja begitu lho, disampaikan saja secara terbuka gitu lo tapi nggak usah pakai marah-marah," tuturnya.
Sebelumnya, Bupati Meranti Muhammad Adil menuai kontroversi karena menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis atau setan. Tak hanya itu, dia juga berencana menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kemarahan Adil terkait pembagian dana bagi hasil (DBH) yang dianggap tak sesuai. Amarahnya itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada Kamis (8/12) lalu.
Adil secara khusus menyampaikan aspirasinya untuk anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir dalam acara tersebut, yakni Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Luky Alfirman.
Dalam rapat itu, Bupati Meranti mempersoalkan dana bagi hasil (DBH) minyak. Ia juga mempersoalkan mengenai harga acuan minyak untuk perhitungan DBH. Pernyataan pegawai Kementerian Keuangan iblis dan setan muncul ketika ia merasa kesulitan mendapatkan kejelasan dari Kementerian Keuangan.
"Kemarin waktu Zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa US$ 100/barel," katanya.
"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," kata Adil. **
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
