GLOBALKEPRI.COM.BATAM - Sejumlah menteri rapat membahas konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Rapat yang dipimpin oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, menghasilkan keputusan bahwa penanganan di Rempang harus dilakukan dengan cara lembut.
Dilansir detikSumut, rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bersama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Mendagri Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan Wali Kota Batam melakukan rapat terkait pengembangan Pulau Rempang di Batam.
"Terkait dengan dinamika yang terjadi di Kepri, khususnya untuk investasi di Pulau Rempang. Tadi kami sudah melakukan beberapa kesepakatan yang akan kita bicarakan dengan rakyat yang mana salah satu diantaranya adalah proses penanganan (warga) Rempang harus dilakukan dengan cara yang soft, yang baik dan kita memberikan penghargaan ke masyarakat yang memang sudah turun-temurun di sana," kata Bahlil usai memimpin rapat bersama di Hotel JW Marriott Harbour Bay Batam, dilansir detikSumut, Minggu (17/9/2023).
Pemerintah berjanji akan membangun komunikasi yang baik dengan warga Rempang. Akan ada pembicaraan soal pembangunan proyek strategis nasional itu dengan warga setempat.
"Kita berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya. Kita ini sama-sama orang kampung, ini yang harus kita bicarakan," ujarnya.
Bahlil menduga keributan relokasi 16 kampung di Rempang itu dilakukan oleh oknum di luar masyarakat asli yang menggarap tanah di sana. Di mana, izin proyek milik oknum tersebut telah dicabut.
"Masalah ini tidak hanya cukup di sana, ada juga ditengarai beberapa oknum yang juga dulunya pernah membangun perusahaan di sana tapi kemudian izinnya sudah dicabut. Ini juga kita membutuhkan penanganan khusus," ujarnya.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
