GLOBALKEPRI.COM. Jakarta - Polri meluruskan jika dalam setiap kegiatan pengamanan unjuk rasa pihaknya wajib untuk mendapatkan surat pemberitahuan, bukan perizinan. Hal itu menanggapi terkait rencana aksi puncak Hari Buruh Internasional "May Day Fiesta" yang bakal digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).
"Jadi Demo itu bukan izin. Tapi demo itu adalah pemberitahuan orang atau kelompok yang akan melakukan kegiatan unjuk rasa, kepada pihak Polri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, dikutip Jumat (13/5/2022)
Menurutnya, ketika Polri telah mendapatkan surat pemberitahuan termasuk dengan kegiatan aksi unjuk rasa 'May Day Fiesta'. Polisi akan siap mengawal dan mengamankan kegiatan penyampaian pendapat tersebut.
"Tentu tujuannya ketika Polri menerima pemberitahuan, Polri berkewajiban mengawal mengamankan kegiatan unjuk rasa tersebut," katanya.
Bahkan, Ramadhan mengatakan jika pihak kepolisian turut berkomitmen untuk menjaga hak-hak demokrasi masyarakat, termasuk ketika hendak menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana aturan yang berlaku.
"Tentu komitmen polri selalu menghargai hak-hak demokrasi. Siapapun yang melakukan kegiatan unjuk rasa kita akan melakukan pengawalan dan pengamanan," katanya
"Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum," tambah Ramadhan.
Adapun khusus aksi buruh hari ini ataupun 'May Day Fiesta' pada 14 Mei mendatang yang digelar di DPR dan berlanjut di GBK juga akan dikawal pihak kepolisian. "Terkait informasi tersebut sekali lg kewajiban kita untuk melakukan pengawalan dan pengamanan, baik itu tanggal 12 maupun tanggal 14 nanti," ujarnya.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
