GLOBALKEPRI.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut pemerintah bakal menyiapkan 4 lapis pencadangan (backup) usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware. Pemerintah pun mewajibkan setiap kementerian ikut membuat pencadangan.
"Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatory, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada backup, yaitu di DRC atau hot site yang ada di Batam," ungkap Hadi dalam konferensi pers di kantornya, Senin (1/7/2024).
"Dan bisa auto gate interactive service dan setiap pemilik data centre juga memiliki backup, sehingga paling tidak ada tiga lapis sampai empat lapis backup tersebut" sambungnya.
Hadi juga menyebut pemerintah bakal menyiapkan penyimpanan data cadangan. Dia menjelaskan penyimpanan data cadangan ini akan dibuat sesuai klasifikasi sehingga tidak memenuhi data di PDN.
"Kemudian juga akan kita backup dengan cloud cadangan. Cloud cadangan ini secara zonasi. Jadi nanti data-data yang sifatnya umum, kemudian data-data yang memang seperti statistik dan sebagainya itu akan disimpan di Cloud. Sehingga tidak penuh data yang ada di PDN," jelasnya.
Hadi pun mengungkap layanan Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS) akan aktif mulai Juli 2024 usai diserang ransomware. Hadi mengatakan hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Terkait tindak lanjut perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024. Dari hasil rakor, dapat saya simpulkan bahwa untuk layanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli 2024," kata Hadi.
Hadi menjelaskan data yang ada dalam PDNS 2 ini akan dicadangkan oleh sebuah situs dingin (cold site) untuk pemulihan data jarak jauh. Situs dingin ini juga nantinya bakal ditingkatkan menjadi hot site khusus layanan bersifat strategis.
"Jadi kalau kita ketahui ada DRC (Disaster Recovery Center). Batam ini menjadi DRC yang mampu memberikan pelayanan secara auto gate. Mampu memberikan pelayanan secara interactive service," jelas Hadi.
"Sehingga kalau kita lihat kejadian kemarin, Imigrasi tidak bisa melayani kepada masyarakat. Maka ke depan, bulan Juli, ini sudah bisa kita tingkatkan kemampuannya bisa melayani secara cepat apabila terjadi gangguan di pusat nasional data sementara seperti yang terjadi sebelumnya," imbuhnya.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
