GLOBALKEPRI.COM, BINTAN – Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi dikukuhkan. Kehadiran Pokja ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi media, pemerintah dan Kejaksaan dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas pembangunan desa.
Pengukuhan berlangsung di Agro Beach Resort, Bintan, Rabu (26/8/2026), dan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar.
Kepengurusan Pokja News Room Jaksa Garda Desa SMSI Kepri dipimpin Rinaldi Samjaya sebagai Ketua, Zabur Anjasfianto sebagai Sekretaris, dan Allib Murniman sebagai Bendahara.
Struktur kepengurusan turut diperkuat Anwar Saleh Harahap sebagai Penanggung Jawab News Room, Syamsul Paloh sebagai Penanggung Jawab Bidang Bisnis, Nov Iwandra sebagai Penanggung Jawab Media Sosial, Toto Sumito sebagai Penanggung Jawab Wilayah, serta Fajri HM sebagai Penanggung Jawab Publikasi dan Pelatihan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua SMSI Kepri Rinaldi Samjaya juga melantik kepengurusan Pokja News Room Jaksa Garda Desa tingkat kabupaten dan kota se-Kepri.
Sesuai ketentuan organisasi, Ketua, Sekretaris dan Bendahara SMSI di masing-masing daerah secara ex officio menjadi pengurus Pokja News Room Jaksa Garda Desa di wilayahnya.
Bangun Jejaring dari Pusat hingga Desa
Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar mengatakan, News Room Jaksa Garda Desa dirancang sebagai jejaring informasi nasional yang terhubung mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa.
Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa diketahui lebih awal sehingga dapat dicarikan solusi sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
“Program ini dibentuk agar berbagai persoalan di desa dapat diurai sejak awal. Tujuannya bukan mencari kesalahan, tetapi memberikan solusi sehingga pengelolaan pembangunan desa berjalan sesuai aturan,” ujar Makali.
Ia menjelaskan, alur koordinasi News Room dimulai dari tingkat pusat dan diteruskan kepada koordinator di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan yang membawahi jaringan desa.
Informasi yang dihimpun kemudian terintegrasi dalam satu sistem nasional untuk mendukung proses pemantauan, pendampingan serta pengambilan langkah penyelesaian secara lebih cepat dan terkoordinasi.
Program yang diinisiasi Kejaksaan Agung tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengelolaan dana dan aset negara di desa agar berlangsung secara transparan, efektif dan akuntabel.
Cegah Persoalan Sebelum Masuk Ranah Hukum
Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Kajian Strategis dan Inovasi Kebijakan Yono Hartono menilai News Room Jaksa Garda Desa memiliki peran penting sebagai instrumen preventif dalam mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana maupun aset desa.
Menurutnya, setiap desa nantinya akan memiliki News Room sebagai sarana dokumentasi berbagai aktivitas pemerintahan dan pembangunan desa.
Kepala desa akan menjadi penanggung jawab pengelolaan platform tersebut. Selanjutnya, News Room desa akan terhubung dalam jaringan SMSI sebagai bagian dari sistem informasi nasional.
“Seluruh aktivitas pembangunan desa akan terdokumentasi dan terhubung dalam jejaring nasional. Dengan demikian, potensi persoalan dapat diketahui lebih awal dan diselesaikan melalui pendekatan pembinaan,” kata Yono.
Dengan pola tersebut, dokumentasi kegiatan desa tidak hanya menjadi arsip, tetapi juga dapat menjadi sumber informasi untuk mendorong keterbukaan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
Media Didorong Tetap Profesional dan Independen
Ketua Pokja News Room Jaksa Garda Desa SMSI Kepri Rinaldi Samjaya berharap kepengurusan yang baru dikukuhkan mampu menjadi penghubung informasi sekaligus mitra strategis pemerintah dan Kejaksaan dalam mengawal pembangunan desa.
Ia menegaskan bahwa keberadaan News Room bukan untuk mencari kesalahan pemerintah desa, melainkan mendorong edukasi, pendampingan dan peningkatan kesadaran hukum.
“Kehadiran kami bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memberikan edukasi, pendampingan, dan meningkatkan kesadaran hukum agar pembangunan desa berjalan lebih transparan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rinaldi.
Rinaldi juga meminta seluruh pengurus Pokja di tingkat kabupaten dan kota untuk menjaga profesionalisme dan independensi. Pemberitaan yang dihasilkan harus tetap mengedepankan prinsip objektivitas, edukasi dan kepentingan masyarakat.
Ia menggambarkan News Room Jaksa Garda Desa sebagai salah satu mitra strategis dalam membangun komunikasi dan pengawasan pembangunan desa, sebagaimana keberadaan Bhabinkamtibmas di Kepolisian dan Babinsa di lingkungan TNI.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, Kejaksaan dan media dapat menjadi kekuatan penting untuk membangun tata kelola desa yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.
“Sinergi antara pemerintah, Kejaksaan, dan media merupakan modal penting untuk menciptakan pembangunan desa yang transparan, akuntabel, serta tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (*)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
