GLOBALKEPRI.COM, BATAM - Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti penerapan sistem QR Code MyPertamina sebagai pengendali pembatasan pembelian bahan bakar jenis Pertalite.
Pihaknya sudah berjumpa langsung dengan pihak Pertamina Batam, PT Pertamina Patra Niaga Batam, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr. Lagat Siadari, mengatakan, pihaknya menerima banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai perbedaan antara sistem QR Code dengan Fuel Card yang sebelumnya telah diterapkan di Batam.
"Kami cermati di berbagai media, terdapat polemik. Apakah sosialisasi telah dilakukan? Selain itu kami ingin tahu apa urgensi dan sasaran sistem QR Code ini? Kami perlu tahu karena ini menyangkut publik, berarti termasuk objek pengawasan kami," tutur Dr. Lagat Siadari.
Dalam pertemuan dengan pihak Pertamina dan Disperindag Batam sebelumnya terungkap terdapat perbedaan antara penerapan sistem QR Code berbeda dengan Fuel Card.
Fuel Card merupakan program inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) Batam untuk mengatur pendistribusian Pertalite secara lebih merata dan tepat sasaran.
Sementara sistem QR Code digunakan untuk mendata kendaraan sambil menunggu revisi Peraturan Pemerintah Pusat terkait penyaluran bahan bakar bagi masyarakat.
"QR Code untuk memantau stok di SPBU serta meminimalisir kendaraan dengan tangki yang tidak sesuai, agar bisa tepat sasaran. Namun saat ini semangatnya masih mengajak masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya," ungkap Gilang Hisyam, perwakilan dari PT Pertamina Batam.
Kedua kendali tersebut, baik Fuel Card maupun QR Code, hingga saat ini masih bersifat 'sunnah' atau tidak wajib sampai batas waktu yang belum dapat dipastikan.
Namun, Junuar selaku perwakilan dari Disperindag Batam menambahkan jika kedepan, pengguna roda empat di Batam yang membeli Pertalite akan sama seperti pengguna solar Subsidi.
"Yakni setiap kali melakukan pembelian harus menggunakan QR dan Fuel Card," kata Januar.
Terkait sosialisasi, pihak Pertamina telah melakukan berbagai upaya.
Mulai dari sosialisasi yang bekerja sama dengan instansi lain sampai dengan menggunakan media cetak, televisi, radio bahkan media sosial.
Bahkan, saat ini Pertamina telah menyediakan pusat informasi dan posko pendaftaran di seluruh SPBU yang ada di Kepri.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr. Lagat Siadari, menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah ini selama itu baik bagi masyarakat.
"Prinsipnya kami mendukung, namun harus terencana dengan baik sehingga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Tingkatkan frekuensi sosialisasi," ungkapnya.
Selain itu, Dr. Lagat Siadari juga meminta Pertamina untuk memastikan keamanan data bagi masyarakat mengingat maraknya penyalahgunaan data.
"Kami ingin Pertamina memberikan jaminan bahwa data masyarakat yang dikumpulkan melalui sistem QR Code ini akan dikelola dengan aman dan tidak disalahgunakan," tegasnya.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
